PDF -ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK - masudlectureubacid - Formulasi Kebijakan Publik
Wait Loading...


PDF :1 PDF :2 PDF :3 PDF :4 PDF :5 PDF :6 PDF :7 PDF :8 PDF :9 PDF :10


Like and share and download

Formulasi Kebijakan Publik

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK - masudlectureubacid

digilib unila ac id 963 9 BAB II pdf A Proses Perumusan Kebijakan Publik Perumusan (Formulasi) kebijakan publik merupakan salah satu tahap dari rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik Para ahli mengemukakan pandangan tentang definisi fomulasi kebijakan publik sebagai berikut Menurut Dunn (2000

Related PDF

II TINJAUAN PUSTAKA A Proses Perumusan Kebijakan Publik

digilib unila ac id 963 9 BAB II pdf A Proses Perumusan Kebijakan Publik Perumusan (Formulasi) kebijakan publik merupakan salah satu tahap dari rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik Para ahli mengemukakan pandangan tentang definisi fomulasi kebijakan publik sebagai berikut Menurut Dunn (2000 132), perumusan kebijakan (policy formulation) adalah
PDF

ANALISIS FORMULASI DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN

kebijakankesehatanindonesia images Fn3 ppt Formulasi Perda No 7 Tahun 2008 Implementasi Perda No 7 Tahun 2008 1 Proses identifikasi masalah 2 Proses agenda setting (masuknya masalah publik menjadi masalah kebijakan issue) 3 Proses formulasi dan legitimasi kebijakan 1 Proses pembuatan Perbup 2 Pelaksanaan Perda IMD dan ASI eksklusif 3 Usulan usulan pokok dalam penyusunan Perbup
PDF

ANALISIS FORMULASI KEBIJAKAN (Studi Terhadap Perda Nomor 7

repositori uin alauddin ac id 3815 1 agustan pdf formulasi kebijakan publik yang berorientasi pada implementasi dan evaluasi Sebab seringkali para pengambil kebijakan beranggapan bahwa formulasi kebijakan yang baik itu adalah sebuah uraian konseptual yang sarat dengan pesan pesan ideal dan normatif, namun tidak membumi Padahal sesungguhnya formulasi kebijakan publik
PDF

II TINJAUAN PUSTAKA A Landasan Teori 1 Kebijakan Publik

eprints undip ac id 37089 2 5 Bab II pdf kebijakan publik dalam Lampiran 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER 04 M PAN 4 2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan
PDF

ANALISIS PROSES FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK - coreacuk

core ac uk download pdf 33480326 pdf analisis proses formulasi kebijakan publik (kasus penolakan rancangan peraturan daerah kota surakarta tentang minuman beralkohol) disusun oleh
PDF

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR FISIK BELAJAR DARI

arsitektur lalu wp content uploads 2013 05 Journal B Kebijakan Publik sebagai Formulasi dan Implementasi Dalam perspektif hukum, kebijakan publik dijelaskan James E Anderson (1978) sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi, Nugroho (2003) menyatakan bahwa kebijakan dapat berbentuk peraturan peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk
PDF

FORMULASI KEBIJAKAN INTEGRASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN

depkes go id resources download jkn disertasi rev menjadi tujuan akhir dari kebijakan dan nilai ekstrinsik sebagai sasaran antara menuju tujuan akhir William Dunn, (2000) terdapat beberapa kriteria yang biasa dipakai dalam mengukur ketepatan suatu formulasi kebijakan publik, antara lain – Kelayakan politik, – Kelayakan ekonomi, – Kelayakan keuangan biaya,
PDF

Formulasi Kebijakan : Perumusan Alternatif dan Penetapan

marlanhutahaean files wordpress 2015 09 kebijakan tidak lagi menjadi persoalan Namun demikian, sensitivitas itu tetap dibutuhkan •Sebagai politisi dia menjadi analis yang dapat menilai seberapa besar perhatian pemerintah dan elit elit politik dalam mengutamakan kepentingan publik pada setiap tahun anggaran
PDF

KEBIJAKAN PUBLIK - pustakaunpadacid

pustaka unpad ac id pustaka unpad kebijakan publik pdf bertajuk kebijakan publik ini adalah aspek pelayanan publik Keberadaan bab tentang pelayanan publik beserta sejumlah indikator yang mengupas soal efektifitas, kepuasan dan dampak kebijakan itu perlu dikemukakan untuk melihat bagaimana kebijakan publik itu memiliki korelasi yang kuat terhadap pencapaian tujuan Pelayanan publik yang berkualitas dan
PDF

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK - masudlectureubacid


PDF

FORMULASI SUSPENSI .docx

Seminar Nasional - Biodiversitas - UNS

PDF Formulasi Sediaan Suspensi hort iastate edu formulasi sediaan suspensi pdf PDF Formulasi Sediaan Suspensi Esy esjrucm esy es 5ec7513 formulasi sediaan suspensi pdf PDF Teknologi Sediaan Sirup Paracetamol Esy esjryeh esy es 1aea6d2 teknologi sediaan sirup paracetamol

PDF FORMULASI SUSPENSI ERITROMISIN MENGGUNAKAN eprints ums ac id 8074 1 K100050258 pdf PDF formulasi suspensi siprofloksasin menggunakan suspending agent eprints ums ac id 8175 2 K100050273 pdf

  1. jurnal formulasi suspensi antasida pdf
  2. evaluasi sediaan suspensi pdf

Formulas

Water Treatment Mathematical Formulas - TNgov

FORMULAS SYMBOLS 2 0 1 4 G E D ® P R O G R A M GED® and GED Testing Service® are registered trademarks of the American Council on Education SAT Math Must Know Facts Formulas Numbers, Sequences, Factors Integers

  1. formulas & symbols
  2. Must-Know Facts and Formulas
  3. ACT Math Facts & Formulas Numbers
  4. helpful formulas
  5. Trigonometric Formula Sheet
  6. Provided Exam Formulas
  7. ETA Common Formulas
  8. Geometry Formula Sheet
  9. Water Treatment Mathematical Formulas
  10. College Algebra Formulas and Rules

Formulation and Evaluation of Effervescent Tablets of Paracetamol

Formulation and Evaluation of Fast Disintegrating Tablets of

irjponline admin php uploads 752 pdf pdf formulation and evaluation of effervescent tablets of aceclofenac Palanisamy P* 1 , Rabi Abhishekh 1 , D Yoganand Kumar 2 1 Vinayaka Mission’s College of Pharmacy , Vinayaka Missions University Salem, Tamil Nadu, India sphinxsai PTVOL3 PT= 56,RAVI

Formule - Analitička geometrija u ravni

II ANALITIČKA GEOMETRIJA PROSTORA - ttfunizghr

tkrajina github io Salabahteri analiticka geometrija pdf Analitiˇcka geometrija ravnine – osnovne formule Udaljenost izmedu dvije toˇckeT1(x1,y1)iT2(x2,y2) x 2 1 1 2 1 2 1 2 T(x,y) apscisna os apscisna os y x ordinatna os y elfak ni ac rs praktikumi analiticka geometrija

FORMULE BAC SUBIECTUL III

E_d_chimie_organica_2018_var_model

Geometrie 23 7 1 Vectori

  1. Formule
  2. Memoratoare Bacalaureat
  3. SINTEZE DE BACALAUREAT
  4. Examenul de bacalaureat naţional 2015 Proba E. d
  5. subiectul 3
  6. Fituici Bacalaureat
  7. Subiectul al III-lea
  8. Examenul de bacalaureat naţional 2017 Proba E. d
  9. Examenul de bacalaureat naţional 2018 Proba E. d
  10. Examenul de bacalaureat naţional 2015 Proba E

Formule chimice pentru substante chimice uzuale

FIŞA CU DATE DE SECURITATE Azot, refrigerat, lichid SECȚIUNEA 1

PDF Formule chimice Lorentz JÄNTSCHIlori academicdirect courses AnionsCations pdf PDF substanţe chimice Vertic vertic Chemical 20products 20 20Romanian pdf PDF Reguli Tehnice pentru Substanţe Periculoase (TRGS 600)* inspectmun ro site GHID 20SUBSTANTE 20CHIM

PDF SINTEZE DE BACALAUREAT – ELECTRICITATE manualdefizica ro wp content SINTEZE DE BAC pdf PDF Memo Fizica Memoratoare Bacalaureat memoratoare bacalaureat ro presstern memorator fizica pdf PDF Curentul electric filadelfia

  1. sinteza bac fizica mecanica
  2. sarcina electrica formula
  3. fizica electricitate pdf
  4. tensiunea electrica
  5. electricitate fizica bac

Formule fizica cls VI-VIII

Download Probleme Rezolvate Fizica Clasa A 10 A Formule Online

PDF Formule Fizica Clasa A 6 A Formule Online Oncologia D'Or mi oncologiador br formule fizica clasa a 6 a formule online probleme si pdf PDF Formule Fizica Clasa A 6 A Formule Online Probleme Siold medialoot

Home back Next

Description

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II

FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK Oleh: DR

JOKO WIDODO,

MS STAF PENGAJAR PPS-UNTAG SURABAYA WIDYAISWARA DIKLATPIM II

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BADAN DIKLAT PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2007 – 2008

LANGKAH-LANGKAH ANALISIS KEBIJAKAN  PERUMUSAN MASALAH,

MENGHASILKAN

INFORMASI MENGENAI KONDISI-KONDISI YANG MENIMBULKAN MASALAH KEBIJAKAN (POLICY PROBLEM)

MENYEDIAKAN INFORMASI KEBIJAKAN MENGENAI KONSEKUENSI DI MASA MENDATANG DARI PENERAPAN ALTERNATIF KEBIJAKAN,

TERMASUK TIDAK MELAKUKAN SESUATU (MASA DEPAN KEBIJAKAN)

LANGKAH-LANGKAH ANALISIS KEBIJAKAN  REKOMENDASI,

MENYEDIAKAN INFORMASI

MENGENAI NILAI ATAU KEGUANAAN RELATIF DARI KONSEKUENSI DI MASA DEPAN DARI SUATU PEMECAHAN MASALAH (AKSI KEBIJAKAN)

MENGHASILKAN INFORMASI TENTANG KONSEKUENSI SEKARANG DAN MASA LALU DITERAPKANNYA ALTERNATIF KEBIJAKAN (HASIL KEBIJAKAN)

MENYEDIAKAN INFORMASI MENGENAI NILAI ATAU KEGUNAAN DARI KONSEKUENSI PEMECAHAN MASALAH (KINERJA KEBIJAKAN)

ANALISIS KEBIJAKAN YANG BERORIENTASI PADA MASALAH KINERJA KEBIJAKAN EVALUASI

MASALAH KEBIJAKAN PERUMUSAN MASALAH AKSI KEBIJAKAN

PERUMUSAN MASALAH

PEMANTAUAN

PERUMUSAN MASALAH

HASIL KEBIJAKAN

PERAMALAN

PERUMUSAN MASALAH

MASA DEPAN KEBIJAKAN

REKOMENDASI

FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK    

PEMAHAMAN MASALAH

AGENDA SETTING

POLICY PROBLEM FORMULATION

POLICY DESIGN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II

PEMAHAMAN MASALAH KEBIJAKAN Oleh: DR

JOKO WIDODO,

MS STAF PENGAJAR PPS-UNTAG SURABAYA WIDYAISWARA DIKLATPIM II

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BADAN DIKLAT PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2007 – 2008

ESENSI KEBIJAKAN PUBLIK

 UNTUK MEMCAHKAN MASALAH YANG TUMBUH KEMBANG DI MASYARAKAT

 UNTUK MENGATUR DAN MENGENDALIKAN MASYARAKAT

 MELAKUKAN KEGIATAN TERTENTU

 MENGALOKASIKAN SUMBER DAYA KEPADA MASYARAKAT

 DILAKUKAN OLEH INSTANSI YANG BERKEWENANGAN

PERUMUSAN MASALAH KEBIJAKAN 

MENGHENDAKI PERUMUSAN MASALAH YANG BAIK DAN BENAR

MASALAH YANG TELAH DIRUMUSKAN DENGAN BAIK DAN BENAR,

BERARTI SEPARO MASALAH SUDAH TERPECAHKAN

KEBERHASILAN DALAM MEMECAHKAN MASALAH MENGHENDAKI DIKETEMUKANNYA PEMECAHAN YANG BENAR ATAS MASALAH YANG BENAR

KEGAGALAN SERING TERJADI,

KARENA KITA MEMECAHKAN MASALAH YANG SALAH DARI PADA MENDAPATKAN PEMECAHAN YANG SALAH TERHADAP MASALAH YANG BENAR

PERUMUSAN MASALAH DALAM ANALISIS KEBIJAKAN SITUASI MASALAH

PENGENALAN MASALAH

PERUMUSAN MASALAH

PEMETAAN MASALAH

PEMERTAAN SOLUSI MASALAH

MASALAH KEBIJAKAN TIDAK

MASALAH BENAR YA PEMECAHAN MASALAH PEMECAHAN KEMBALI MASALAH

SOLUSI KEBIJAKAN

MASALAH TERPECAHKAN

MASALAH PUBLIK

SUATU KONDISI DAN ATAU SITUASI YANG MENGHASILKAN KEBUTUHAN-KEBUTUHAN ATAU KETIDAK PUASAN PADA RAKYAT,

UNTUK MANA PERLU DICARIKAN CARA-CARA PENANGGULANGANNYA (JAMES E

ANDERSON,

KEBUTUHAN MANUSIA YANG PERLU DIATASI ATAU DIPECAHKAN (CHARLES O

KEBURUHAN-KEBUTUHAN,

NILAI-NILAI,

KESEMPATAN-KESEMPATAN YANG TIDAK TEREALISIR,

DAN HANYA DAPAT DICAPAI MELALUI TINDAKAN KEBIJAKAN PUBLIK (DUNN,

EDISI INDONESIA,

APA ISSUES

MERUPAKAN PROBLEM-PROBLEM

UMUM YANG BERTENTANGAN (KONFLIK) SATU SAMA LAIN (CONTRAVERSIAL PUBLIC PROBLEMS)

 NOT ALL PROBLEMS BECOME PUBLIC,

NOT ALL PUBLIC PROBLEMS BECAME ISSUES,

AND NOT ALL ISSUES ARE ACTED ON IN GOVERNMENT)

KAPAN PROBLEMA UMUM MENJADI POLICY PROBLEMS

BILA PROBLEMA BARU DAPAT MEMBANGKITKAN ORANG BANYAK UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN TERHADAP PROBLEMA-PROBLEMA ITU (ONLY THOSE THAT MOVE PEOPLE TO ACTION BECOME POLICY PROBLEMS)

MASYARAKAT MEMPUNYAI “POLITICAL WILL” UNTUK MEMPERJUANGKAN PROBLEMA ITU MENJADI PROBLEMA KEBIJAKAN

PROBLEMA ITU DITANGGAPI POSITIF OLEH PENGAMBIL KEBIJAKAN,

DAN MEREKA BERSEDIA MEMPERJUANGKAN PROBLEMA ITU MENJADI PROBLEMA KEBIJAKAN,

DAN MEMASUKKAN DALAM AGENDA PEMERINTAH,

SERTA MENGUSAHAKAN MENJADI KEBIJAKAN NEGARA

 SUATU ISTILAH YANG PADA UMUMNYA DIGUNAKAN UNTUK MENGGAMBARKAN ISSUES YANG DINILAI OLEH PUBLIC PERLU DIAMBIL SUATU TINDAKAN (CHARLES O

BELUM TENTU TERTULIS,

TENTANG ADANYA SUATU MASALAH PUBLIK YANG PERLU MENJADI PERHATIAN BERSAMA,

DAN MENUNTUT CAMPUR TANGAN PEMERINTAH UNTUK MEMECAHKANNYA (MUHADJIR,

KAPAN POLICY PROBLEMS MENJADI GOVERNMENT AGENDA

ISSUE ITU MEMPEROLEH PERHATIAN YANG LUAS ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DAPAT MENIMBULKAN KESADARAN MASYARAKAT

ADANYA PERSEPSI DAN PANDANGAN ATAU PENDAPAT PUBLIK YANG LUAS,

BAHWA BEBERAPA TINDAKAN PERLU DILAKUKAN UNTUK MEMECAHKAN MASALAH ITU

ADANYA PERSEPSI YANG SAMA DARI MASYARAKAT,

BAHWA MASALAH ITU ADALAH MERUPAKAN SUATU KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB YANG SYAH DARI BEBERAPA UNIT PEMERINTAHAN (COBB DAN ELDER)

ISU TAMPIL KE AGENDA  MENURUT JACK L

WALKER (1982)

 ISSUES TERSEBUT MEMPUNYAI DAMPAK YANG BESAR PADA BANYAK ORANG

 ADA BUKTI YANG MEYAKINKAN,

AGAR LEMBAGA LEGISLATIF MAU MEMPERHATIKAN MASALAH TERSEBUT SEBAGAI MASALAH YANG SERIUS

 ADA PEMECAHAN YANG MUDAH DIPAHAMI TERHADAP MASALAH YANG SEDANG DIPERHATIKAN

ISU TAMPIL KE AGENDA  CHARLES O

JONES (1984)

SCOPE DAN KEMUNGKINAN DUKUNGAN TERHADAP ISSUES TERSEBUT DAPAT DIKUMPULKAN

PROBLEM ATAU ISUES TERSEBUT DINILAI PENTING

ADA KEMUNGKINAN MASALAH (ISSUES) TERSEBUT DAPAT TERPECAHKAN

KESIMPULAN ISU BISA TAMPIL KE AGENDA PEMERINTAH ISSUES ITU DINILAI PENTING DAN MEMBAWA DAMPAK YANG BESAR PADA BANYAK ORANG

 ISSUES TERSEBUT MENDAPATKAN PERHATIAN DARI PARA POLICY MAKER

 ISSUES TERSEBUT SESUAI DENGAN PLATFORM POLITIK (PROGRAM POLITK)

 ISSUES TERSEBUT KEMUNGKINAN BESAR DAPAT PECAHKAN

Tingkat Pemahaman Berdasarkan Teori Gunung Es (1) Jenis Tingkat Orientasi Tindakan Ungkitan (Senge,1994) (Kim,1994) Rendah Kejadian

Reaktif

Pola Perilaku

Responsif

Waktu (Kim,

Struktur Sistemik Generatif

Model-Model Mental Tinggi

Akan Datang 18

PEMAHAMAN MASALAH YANG MEMPENGARUHI DINAMIKA KEBIJAKAN NO

KETERANGAN

PERISTIWA-PERISTIWA YANG TERJADI DI MASYARAKAT

PATTERN OF BEHAVIOR

ADANYA KESAMAAN PERILAKU ANTARA PERISTIWA SATU DENGAN PERISTIWA LAINNYA YANG TERJADI DI MASYARAKAT

PENYEBAB MUNCULNYA MASALAH YANG SAMA DI NATARA PERISTIWA-PERISTIWA YANG TERJADI DI MASYARAKAT

SYSTEMIC STRUCTURE

PENSTRUKTURAN HUBUNGAN POLA PERILAKU YANG TERJADI ANTARA PERISTIWA SATU DENGAN PERISTIWA LAINNYA YANG TERJADI DI MASYARAKAT

MENTAL MODEL

KESIMPULAN DARI HUBUNGAN PERISTIWA SATU DENGAN PERISTIWA LAINNYA YANG TERJADI DI MASYARAKAT

DILAKUKAN DENGAN CARA MEMFOKUSKAN PADA PENYEBAB DAN BUKAN AKIBAT DARI HASIL 19 PENSTRUKTURAN MASALAH

Agenda Setting Private Problems

Private Problems adalah masalah-masalah yang mempunyai akibat yang terbatas,

atau hanya menyangkut pada satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat secara langsung

Public Problems adalah masalah-masalah yang mempunyai akibat lebih luas termasuk akibat-akibat yang mengenai orang-orang yang secara tidak langsung terlibat

Public Problems Political Issues Systematic Agenda: issue dirasakan oleh semua warga masyarakat politik yang patut mendapat perhatian publik dan issue tersebut berada dalam yuridiksi kewenangan pemerintah

Issues adalah perbedaan pendapat masyarakat tentang solusi dalam menangani masalah (policy action)

Sistemic Agenda

Institutional Agenda: serangkaian issue yang secara tegas membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang aktif dan serius dari pembuat keputusan yang syah / otoritatif

Institutional Agenda

TATARAN

MASALAH

PRIVATE PROBLEM

PUBLIC PROBLEM

POLICY ISSUES

MASALAH-MASALAH YANG MEMPUNYAI AKIBAT YANG TERBATAS,

ATAU HANYA MENYANGKUT PADA SATU ATAU SEJUMLAH KECIL ORANG YANG TERLIBAT SECARA LANGSUNG

MASALAH-MASALAH YANG MEMPUNYAI AKIBAT LEBIH LUAS TERMASUK AKIBATAKIBAT YANG MENGENAI ORANG-ORANG YANG SECARA TIDAK LANGSUNG TERLIBAT

PERBEDAAN PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG SOLUSI DALAM MENANGANI MASA-LAH (POLICY ACTION)

NO TATARAN

MASALAH

SYSTEMIC AGENDA

INSTITUTION ISSUE DIRASAKAN OLEH SEMUA AL AGENDA WARGA MASYARAKAT POLITIK YANG PATUT MENDAPAT PERHATIAN PUBLIK DAN ISSUE TERSEBUT BERADA DALAM YURIDIKSI KEWENANGAN PEMERINTAH

ISSUE DIRASAKAN OLEH SEMUA WARGA MASYARAKAT POLITIK YANG PATUT MENDAPAT PERHATIAN PUBLIK DAN ISSUE TERSEBUT BERADA DALAM YURIDIKSI KEWENANGAN PEMERINTAH

TATARAN

MASALAH

PRIVATE PROBLEM

PKL MENGGANGGU PARA PENGGUNA JALAN

PUBLIC PROBLEM

SETIAP PENDUDUK TERGANGGU DENGAN KEBERADAAN PKL

POLICY ISSUES

PKL PERLU DITERTIBKAN

PEMBATASAN URBAN

PERLU PEMBINAAN PKL

SYSTEMIC AGENDA

PERILAKU PKL

PENATAAN PKL

INSTITUTIONAL AGENDA

PERILAKU PKL

PENCARIAN MASALAH

META MASALA H

SITUASI MASALA H

PENDEFINISIAN MASALAH

MASALAH SUBSTANTI F

PENGENALAN MASALAH

MASALA H FORMAL

SPESIFIKASI MASALAH

TAHAPAN

MASALAH

SITUASI MASALAH

PKL MENGGANGGU PENDUDUK

META MASALAH

MASALAH SUBSTANTIF MASALAH FORMAL

TEMPAT PKL TIDAK TERTATA RAPI

PKL TUMBUH SUBUR

PKL PRODUK SAMPAH

PKL GANGGU KEINDAHAN KOTA

PERILAKU PKL SEENAKNYA

PKL TUMBUH SUBUR

TEMPAT PKL TIDAK TERTATA RAPI

PERILAKU PKL

PERILAKU PKL

KEGIATAN PERUMUSAN MASALAH

AKTIVITAS PENGENALAN MASALAH,

MENGHASILKAN SITUASI MASALAH

AKTIVITAS PENCARIAN MASALAH,

MENGHASILKAN META MASALAH

AKTIVITAS PENDEFINISIAN MASALAH,

MENGHASILKAN MASALAH SUBSTANTIF

AKTIVITAS SPESIFIKASI MASALAH,

MENGHASILAKAN MASALAH FORMAL

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT II

PENGEMBANGAN ALTERNATIF KEBIJAKAN (POLICY DESIGN) Oleh: DR

JOKO WIDODO,

MS STAF PENGAJAR PPS-UNTAG SURABAYA WIDYAISWARA DIKLATPIM II

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA BADAN DIKLAT PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2007 – 2008

POLICY DESIGN MUSTOPADIDJAYA,

PERSOALAN

LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALISIS (POLICY DESIGN)  PENGKAJIAN PERSOALAN,

MENEMUKAN DAN MEMAHAMI HAKEKAT DARI PERMASALAHAN DAN KEMUDIAN MERUMUSKANNYA DALAM HUBUNGAN SEBAB AKIBAT

 PENETAPAN TUJUAN DAN SASARAN,

ADALAH AKIBAT YANG SECARA SADAR INGIN DICAPAI ATAU DIHINDARI

SEJUMLAH ALAT ATAU CARA-CARA YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENCAPAI,

LANGSUNG ATAU TIDAK,

SEJUMLAH TUJUAN YANG TELAH 29 DITENTUKAN

LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALISIS (POLICY DESIGN)  PENYUSUNAN MODEL,

PENYEDERHANAAN DARI KENYATAAN PERSOALAN YANG DIHADAPI,

DIWUJUDKAN DALAM HUBUNGAN KAUSAL ATAU FUNGSIONAL

DIPERLUKAN UNTUK MENILAI ALTERNATIF

MENDAPAT GAMBARAN LEBIH JAUH MENGENAI TINGKAT EFEKTIVITAS DAN FISIBILITAS

SARAN-SARAN ALTERNATIF YANG DIPERHITUNGKAN DAPAT 30 MENCAPAI TUJUAN SECARA OPTIMUM

BERDASARKA N KONSEP EKONOMI PENTING KRITERIA PENILAIAN ALTERNATIF KEBIJAKAN

FREE MARKET MODEL

BENEFIT

STANDING

EXTERNALITIES

ELASTICITY

DENGAN MEMPERHITUNGKAN TINGKAT FISIBILITAS PELAKSANAAN DAN KINERJA YANG DITIMBULKAN KRITERIA UMUM YANG DIGUNAKAN

• TECHNICAL FEASIBILITY • ECONOMIC & FINANCIAL • POLITICAL VIABILITY • ADMINISTRATIVE OPERABILITY

DG METODE •

FORCASTING

EXTRAPOLATIVE TECHNIQUE

MODELING

INTENSIVE FORCASTING TECHNIQUE

DISCOUNTING

THREE MEASURE OF EFFICIENCY

SENSIVITY ANALYSIS

ALLOCATION FORMULES

KRITERIA PENILAIAN TECHNICAL FEASIBILITY

 ECONOMIC AND FINANCIAL FEASIBILITY

 ADMINISTRATIVE OPERABILITY

KRITERIA PENILAIAN (1)  TECHNICAL FEASIBILITY

MELIHAT SAMPAI SEJAUHMANA SETIAP ALTERNATIF KEBIJAKAN DAPAT MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN YANG TELAH DITETAPKAN

KRITERIA PENILAIAN INI LEBIH MENEKANKAN PADA ASPEK “EFEKTIVITAS” SUATU ALTERNATIF LANGKAH INTERVENSI DALAM MENCAPAI APA YANG MENJADI TUJUAN DAN SASARAN YANG TELAH DITETAPKAN

 ECONOMIC AND FINANCIAL FESIBILITY

 MELIHAT SAMPAI SEJAUH-MANA SETIAP ALTERNATIF KEBIJAKAN MEMBUTUHKAN BIAYA,

DAN  SEBERAPA BESAR KEUNTUNGAN YANG DAPAT DIPEROLEH DARI SETIAP ALTERNATIF KEBIJAKAN

KRITERIA INI LEBIH MENEKANKAN PADA ASPEK “EFISIENSI” DARI SETIAP ALTERNATIF KEBIJAKAN PUBLIK MENCAPAI APA YANG MENJADI TUJUANNYA

 KRITERIA INI DAPAT MENGGUNAKAN TEKNIS COST AND BENEFIT ANALYSIS

KRITERIA PENILAIAN (2) 

POLITICAL VIABILITY

 MELIHAT SEBERAPA JAUH EFEK MAUPUN DAMPAK POLITIK YANG AKAN DITIMBULKAN OLEH SETIAP ALTERNATIF KEBIJAKAN

 DAMPAK POLITIK DARI ALTERNATIF KEBIJAKAN INI AKAN DILIHAT DARI TINGKAT AKSEBILITAS (ACCEPTABILITY),

KECOCOKKAN DENGAN NILAI DI MASYARAKAT (APPROPRIATENESS),

RESPONSIVITAS (RESPONSIVENESS),

KESESUAIAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (LEGAL SUITABILITY),

DAN PEMERATAAN (EQUITY)

INTINYA UNTUK MEMPEROLEH DUKUNGAN POLITIK (POLITICAL SPONSORSHIP) TERHADAP ALTERNATIF KEBIJAKAN YANG DIUSULKAN

ADMINISTRATIVE OPERABILITY

 MELIHAT SEBERAPA BESAR KEMUNGKINAN SUATU ALTERNATIF KEBIJAKAN DAPAT BERHASIL DILAKSANAKAN DALAM KONTEK POLITIK,

EKONOMI,

SOSIAL,

DAN ADMINISTRASI YANG BERLAKU

 KRITERIA ADMINISTRATIVE OPERABILITY INI AKAN MELIHAT DARI DIMENSI OTORITAS INTANSI PELAKSANA,

KOMITMEN KELEMBANGAAN,

KAPABILITAS STAF DAN DANA,

DAN DUKUNGAN ORGANISASI

NO KRITERIA

KETERANGAN

EFEKTIVITAS

 APABILA SUATU ALTERNATIF TERTENTU DAPAT MENGHASILKAN OUTCOMES YANG DIINGINKAN

EFISIENSI

 BESARNYA USAHA DAN UPAYA YANG DIPERLUKAN UNTUK MENGHASILKAN SUATU TINGKAT EFEKTIVITAS TERTENTU,

YANG UMUMNYA DIUKUR DARI BIAYA

ADEQUASI

 SEBERAPA JAUH KEMAMPUAN SUATU TINGKAT EFEKTIVITAS TERTENTU MEMENUHI KEPERLUAN,

ATAU KEMUNGKINAN MENIMBULKAN MASALAH BARU

 MENEKANKAN PADA KUATNYA HUBUNGAN ANTARA ALTERNATIF KEBIJAKAN DENGAN HASIL YANG DIHARAPKAN

KRITERIA

KETERANGAN

PEMERATAAN

 DISTRIBUSI EFEK ATAU AKIBAT DAN UPAYA DI ANTARA BERBAGAI KELOMPOK SASARAN YANG BERBEDA DALAM MASYARAKAT

RESPONSIVENESS

 SEPERAPA JUAH SUATU KEBIJAKAN MEMENUHI ATAU MEMUASKAN KEPERLUAN,

PREFERENSI,

ATAU NILAI-NILAI SUATU KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU

APPRORIATENESS  NILAI ATAU MANFAAT DARI SUATU TUJUAN PROGRAM DAN KETAHANAN SUATU ASUMSI-ASUMSI YANG MENDASARI TUJUAN

KRITERIA

TECHNICAL FEASIBILITY

ECONOMIC AND FINANCIAL FEASIBILITY

DIMENSI  EFEKTIVITAS,

PENCAPAIAN TUJUAN,

APAKAH ALTERNATIF KEBIJAKAN MENCAPAI HASIL (AKIBAT) YANG DIHARAPKAN,

ATAU MENCAPAI TUJUAN DARI DIADAKAN TINDAKAN

 EFISIENSI (BIAYA DAN HASIL),

BERKENAAN JUMLAH USAHA YANG DIPERLUKAAN UNTUK MENGHASILKAN TINGKAT EFEKTIVITAS TERTENTU,

YANG UMUMNYA DIUKUR DENGAN BIAYA

KRITERIA

DIMENSI

APAKAH ALTERNATIF KEBIJAKAN DITERIMA OLEH AKTOR KEBIJAKAN DAN KELOMPOK SASARAN

 ACCEPTABILITY  APPROPRIATENESS,

APAKAH  APPROPRIATENESS KEBIJAKAN SESUAI DENGAN NILAI-NILAI  RESPONSIVENESS

MASYARAKAT

 LEGAS SUITABILITY  RESPONSIVENESS,

PERSEPSI MASYARAKAT,

APAKAH KEBIJAKAN AKAN  EQUITY MEMENUHI KEBUTUHAN MEREKA

APAKAH KEBIJAKAN DIDUKUNG OLEH PERANGKAT HUKUM YANG MEMADAI

APAKAH EFEK DAN DAMPAK KEBIJAKAN SAMA DAN SEIMBANG ANTAR KELOMPOK MASYARAKAT

POLITICAL VIABILITY

KRITERIA

DIMENSI

ADMINISTRATIVE  DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN OPERABILITY

PADA KONTEKS SOSIAL,

POLITIK,

DAN ADMINISTRASI YANG BERLAKU

 APAKAH TERSEDIA STAF YANG CUKUP

 APAKAH INSTANSI TERKAIT AKAN MENDUKUNG IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM

 APAKAH TERSEDIA SARANA UNTUK MELAKSANAKAN KEBIJAKAN PROGRA,

 APAKAH KEBIJAKAN DAPAT DILAKSANAKAN TEPAT WAKTU

PENILAIAN ALTERNATIF ALTERNATIF NO

KRITERIA

Technical Feasibility Economic and financial feability

Political Viability

Administrative Operability

RANGKING

LINGKUNGAN,

ADMINISTRASI,

DAN EKONOMI

DAPATKAN GAMBARAN TTG TNGJAT EFEKTIVITAS,

FISINILITAS,

DAN FILOSOFIS

SUSUN MODEL

JELAS DAN KONSISTEN: PRAGMATIS,

ADMINISTRATIF,

NILAINILAI ABSTRAKS FONDAMENTAL

KAJI PENENTUAN RUMUSKAN MASALAH TUJUAN ALTERNATIF

TUANGKAN MODEL DALAM BENTUK: (3) SKEMATIK,

(5) GAME,

CARA MENCAPAI TUJUAN: (1) PENGAMATAN,

PERBAIKI SECARA BERANGSUR,

DAN HASIL KAJI YANG DIHADAPI

RUMUSKAN SECARA JELAS DAN REALISTIS,

DAN TERUKUR

TEMUKAN DAN PAHAMI HAKEKATNPERSOAL AN,

DAN RUMUSKAN

LANGKAH-LANGKAH POLICY ANALYSIS

TENTUKAN PILIHAN RUMUSKAN KRITERIA ALTERNATIFREKOMENDASI

DALAM ISLAMY,

IDENTIFIKASI NILAI,

KEGUNAAN PRAKTIS

PEMBUATAN KEPUTUSANN YANG SANGAT RASIONAL

FOKUS PADA PROSES PEMILIHAN ALTERNATIF 1 YANG PALING MEMUASKAN

PERUBAHAN YANG SEDIKIT DARI KEBIAJAKN YANG SUDAH ADA

SAMA DG 1 DITAMBAH KEPUTUSAN PALING EKONOMIS DAN EFISIEN BUAT EKSPERIMEN,

MEMPEROLEH ALTERNATIF PALING EFEKTIF

POLA PEMBUATAN KEPUTUSAN IDEAL DAN UNIVERSAL

MODEL-MODEL PERUMUSAN KEBIJAKAN PURE ECONOMICALLY EXTRA OPTIMAL SEQUENTIAL INCREMENTAL SATISFYING RATIONAL RASIONAL RATIONAL MODEL DECISION MODEL MODEL MODEL MODEL MODEL INTEGRATIVE

THOMAS R

DYE DAN NICHOLAS 43 HENRY,

DALAM ISLAMY,

GABUNGAN ASPEK POSITIF DARI MODEL 5 DAN 6

KEBIJAKAN DG PERU-BAHAN SEDIKIT DARI YANG SUDAH ADA

SISTEM POLITIK

DG PROSES DATA DAN SUMBER DAYA,

ANALISIS,

RAMALAN,

AKIBAT,

DAN BANDINGKAN DG KEBIJAKAN RASIONAL

KELOMPOK

DEMMANDS SUPPORT DAN RESOURCES DARI LINGKUNGAN INPUT MENJADI OUTPUT

ELITE MASSA

ATAS DESAKAN “KELOMPOK KEPENTINGAN”

INSTITUTIONAL

DIBUAT HANYA OLEH “KELOMPOK ELITE” ANGGAP DIRI LEBIH MAMPU

MENURUT PROSES,

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN

MODEL-MODEL PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK

MIX SCANNING

POLICY PAPER  

PENDAHULUAN

FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK

AGENDA SETTING

POLICY PROBLEM FORMULATION

POLICY DESIGN

TUJUAN KEBIJAKAN

ALTERNATIF KEBIJAKAN

PENYUSUNAN MODEL ALTERNATIF KEBIJAKAN

PENILAIAN DAN PERANGKINGAN ALTERNATIF

REKOMENDASI ALTERNATIF KEBIJAKAN

STRATEGI PELAKSANAAN ALTERNATIF KEBIJAKAN YANG DIPILIH

44 PENUTUP